Pengumuman

Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kini Lebih Mudah Melalui SIORMAS Kabupaten Kaimana

Kaimana – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kaimana terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi digital dengan menghadirkan SIORMAS (Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan). Platform ini dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memperoleh informasi, melakukan pendaftaran, serta mengakses berbagai layanan secara daring. Mengusung tema “Mudah, […]

Cek Kembali Organisasi Anda! Pastikan ORMAS Telah Terdaftar Melalui SIORMAS

Kaimana – Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) di Kabupaten Kaimana, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kaimana mengimbau seluruh organisasi kemasyarakatan, yayasan, dan LSM untuk melakukan pengecekan status pendaftaran melalui SIORMAS (Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan). Melalui SIORMAS, masyarakat dan pengurus organisasi dapat mengetahui apakah organisasinya telah terdaftar secara resmi di Badan

Kesbangpol Kaimana Lakukan Pembaruan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan

Kaimana – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kaimana melaksanakan kegiatan pembaruan pendaftaran organisasi kemasyarakatan sebagai upaya penataan administrasi, pemutakhiran data, serta digitalisasi arsip organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah Kabupaten Kaimana. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan data organisasi yang tercatat pada Kesbangpol tetap akurat, tertib, dan sesuai dengan kondisi terkini. Dalam pelaksanaannya, Kesbangpol

Penilaian Publik 2023

Dalam rangka pelaksanaan Penilaian Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023, Ombudsman melibatkan peran serta masyarakat dalam mengukur penyelengaaran Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Ombudsman menggunakan metode survei kepada masyarakat dan dapat memberikan penilaian langsung terhadap layanan yang diterimanya. Masyarakat memiliki peran dalam mengawasi layanan publik yang diberikan oleh Pemerintah

Scroll to Top